TULISAN BERJALAN

"KINI TELAH HADIR BINTANG HASANAH TRAVEL dengan penawaran TIKET PESAWAT ter-MURAH. Pesan tiketnya sekarang.. Hubungi kami di 0853 9696 2921"

Minggu, 09 Desember 2012

ANTARA ORDE BARU DAN ‘ORDE’ REFORMASI

ANTARA ORDE BARU DAN ‘ORDE’ REFORMASI, Refleksi dari seseorang yang merindukan kenyamanan dan kedamaian

Oleh Adeng Muchtar Ghazali
Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Baru ke “orde” Reformasi, memang membawa perubahan dan pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan, pemerintahan, politik kepartaian, tatanan dan etika kemasyarakatan, kehidupan beragama, perubahan ‘gaya’ dan ‘model’ mencuri uang negara (korupsi), dan lain sebagainya. Pertanyaannya, “apakah kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara pada masa reformasi ini lebih baik dari masa orde baru, atau justru sebaliknya ?

Untuk menjawab pertanyaan itu, memang diperlukan ‘ukuran’, apa yang dijadikan acuan dalam analisis bandingnya, bahkan mungkin diperlukan upaya dan pendekatan-pendekatan akademis melalui penelitian-penelitian lapangan. Namun demikian, sebelum melakukan “yang seharusnya” kita lakukan dalam menjawab pertanyaan itu, kita hanya bisa menjawab dengan dua cara yang amat sederhana : “apa yang kita lihat” dan “apa yang kita rasakan”.
Mari kita lihat berita-berita, baik yang ditayangkan oleh berbagai TV nasional dan lokal maupun pers, berapa banyak para pedagang kaki lima, rumah-rumah pemukiman, lahan-lahan pertanian, dan lainnya yang digusur dan diusir secara paksa oleh aparat pemerintahan? Diluar konteks ‘aturan, prosedur, dan kepemilikan’ yang memang harus kita hormati dan patuhi, “manusiawikah cara-cara seperti itu? Apakah menjadi cita-cita mereka menjadi pedagang asongan, penjual pinggir jalan, tidur di kolong jembatan, menempati lahan kosong yang bukan miliknya, tidak punya rumah, tidak mampu mencukupi makan sehari-hari, apalagi mampu membiayai anak-anaknya untuk ikut merasakan “nikmatnya” menjadi anak sekolahan?, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua ini adalah tanggung jawab pemerintah, yang punya duit, punya kebijakan, dan punya segalanya. Paling tidak, pemerintah mendorong mereka, mensuport mereka, memberi ruang kepada mereka untuk bisa bergerak dan bisa memperbaiki kehidupannya, bukan hanya mengusir dan menggusur. Seharusnya kita mengacungi jempol kepada mereka-mereka ‘yang kurang bernasib baik’ itu, karena sealipun merasa tertindas tidak lantas menjadi pencuri, merampok, menipu orang, dan sejenisnya. Bandingkan dengan para ‘oknum’ pejabat, birokrat, anggota dewan, bupati, gubernur, dan lain sebagainya, untuk ‘melengkapi’ kebutuhan hidupnya yang sudah baik itu melakukan penyimpangan kebijakan dan korupsi!
Korupsi dan penyimpangan lainnya pada masa orde baru? Ada dan sulit, sebab tidak setiap oknum pejabat bisa melakukannya. Tapi, yang saya lihat kayanya sekarang ini para oknum itu lebih mudah melakukan penyimpangan dan korupsi. Coba lihat, berapa puluh bupati, walikota, anggota legislatif, dan para pejabat lainnya yang terjerat hukum karena kasus korupsi dan penyimpangan lainnya. Belum lagi yang ‘tidak terditeksi’ atau belum tertangkap. Saya menjadi teringat ucapan Rahadi Ramlan pada acara Kick Andy Metro TV baru-baru ini, ketika menjawab pertanyaan, “kenapa dipenjara?” Jawbannya sederhana, “karena ditangkap, dan di luar masih banyak yang belum tertangkap!”
Soal rekrutmen; Kita lihat juga dalam pemberitaan , berapa banyak kasus dugaan dan penggunaan ijazah palsu para oknum anggota legislatif dan walikota/bupati sekarang-sekarang ini? Ini menunjukkan soal rekrutmen yang lemah. Kayanya, dulu itu susah menjadi anggota legislatif, apalagi menjadi tokoh masyarakat, cendekiawan, ulama, kyai, dan para politisi yang bisa dan sudah dikenal kapabilitasnya. Maka, tidak heran kalau yang namanya mentri, gubernur, walikota/bupati, anggota legislatif, kyai, tokoh agama, dan cendekiawan lainnya begitu dikenal dan dikenang sampai sekarang. Bandingkan dengan sekarang, yang menjadi “mentri anu”, kecuali presiden dan wapres, saya ga begitu tahu. Konon, kalau saya sekarang ingin menjadi anggota legislatif atau walikota/bupati, gubernur, bahkan presiden, kalau punya uang.
Yang saya rasakan sekarang ini, merasa “tidak sejahtera”, kalau dibandingkan dengan masa-masa dulu. Memang, ‘ukuran’ sejahtera masing-masing orang berbeda, tapi itulah yang saya rasakan. Gajih secara kuantitatif memang naik, tetapi secara kualitatif, dulu yang saya rasakan cukup untuk biaya makan sehari-hari, tidak untuk membeli pakaian, bayar uang sekolah anak, dan keperluan lainnya. Tapi sekarang, yang nota bene gajih bulanan naik, untuk makan sehari-hari aja tidak ‘mahi’ alias mencukupi!
Mari kita sama-sama melihat dan merasakan untuk kemudian kita perbaiki kekurangan dan kelebihannya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar